NYANYIAN MERDU NAZARUDDIN

 

Satu kasus baru yang sangat fenomenal terjadi ditubuh Partai Demokrat ( Nazaruddin sebagai Bendum PPD ) dengan ketua Mahkama Konstitusi Mahfud MD terkait isu suap wisma atlet sebesar Rp. 830 juta melalui Sekjen MK Djanedri.

Presiden SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mendapat laporan dari Mahfud MD selaku ketua MK, dalam laporanya kasus ini sepakat untuk dibuka seluas-luasnya bahkan beliau sudah memberikan lampu hijau dengan pencopotannya bendum PPD Nazaruddin dari anggota Partai Demokrat, agar tidak ada tuduhan liar dan intervensi pihak -pihak yang terkait, maka Presiden SBY memberikan instruksi agar kasus ini dilimpahkan pada pihak yang berwenang agar proses hukum bisa berjalan secara transparan tanpa harus ditutup – tutupi.

Lambannya gerak aparat petugas penegak hukum merespon lampu hijau presiden untuk menangkap nazaruddin, yang akhirnya nazaruddin pun kabur, apakah ini di sengaja atau tidak, agar bobrok yang ada di partai bitang  biru itu tidak terbongkar, tapi lain kenyataannya  makin jauh nazaruddin makin kecang nyanyiannya, sampai sampai melibatkan ketua partai demokrat dan menteri pemuda dan olahraga. 

Nyaringnya nyanyian Nazaruddin. Bagai satria bergitar, Bendahara Umum Partai Demokrat yang baru saja diberhentikan Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu malah lebih garang mendendangkan lirik yang menusuk ke mana-mana.

Pemecatannya itu tidak membuatnya gentar dan tutup mulut. Dia melancarkan jurus pendekar mabuk, menebas kiri kanan, tak peduli kawan atau lawan terkena sabetannya.

Dia mengumbar aneka borok berbagai pihak. Tidak hanya kebobrokan di luar partainya, tetapi dia juga membidik sesama kader Demokrat. Nazaruddin misalnya menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melakukan fitnah soal pemberian uang persahabatan 120 ribu dolar Singapura (Rp830 juta) kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar, engelina sondak pun di bawa-bawa dalam keterlibatan  proyek wisma atlit, terlebih sekarang melibatkan ketua Partai Anas Ubaningrum bankan melibatkan Menteri Pemuda Olahraga Andi Malarangeng.

Ke internal partai, Nazaruddin seolah melancarkan politik bumi hangus. Dia membuka aib menteri dan elite Partai Demokrat. Misalnya dia menyebutkan bahwa semua proyek di sebuah kementerian dikendalikan kerabat sang menteri. Nazaruddin juga menyentil bahwa banyak kader Demokrat melanggar etika. Ada yang menjual nama Partai Demokrat tatkala beperkara di Mahkamah Agung. Dia mengaku memiliki sejumlah amunisi tentang kebobrokan kader-kader Demokrat yang siap diledakkan. 

referensi : Metrotv.com dan lainnya.

MORATORIUM UNTUK PENINGKATAN KINERJA PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan usulan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) dimaksudkan agar kinerja dan produktivitas kerja PNS dapat lebih meningkat.

"Ini bukan semata penekanan biaya pegawai, tapi lebih penekanan pada peningkatan produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan apabila usulan disetujui maka pensiun dini secara sukarela tersebut dapat dimulai dari para PNS lingkungan Kementerian Keuangan.

"Kajian kita adalah lebih kepada pegawai di lingkungan Kemenkeu, pegawainya itu dimungkinkan untuk menawarkan pensiun dini sukarela," ujarnya.

Ia mengatakan usulan ini bukan memaksa PNS untuk segera mengambil jatah pensiunnya karena apabila tenaga PNS tersebut masih dibutuhkan, pemerintah masih berhak meminta perpanjangan masa bakti bagi PNS itu.

"Tentu opsinya ada di pemerintah, kalau pegawai ingin ikut program pensiun sukarela, tapi ternyata masih dibutuhkan, tentu kita akan tetap menahan. Kalau kita tidak keberatan, kita dukung program pensiun sukarela," kata Menkeu.

Menkeu menawarkan opsi lain bagi para PNS yang secara sukarela mengambil pensiun dini untuk mengabdi ke daerah dan membantu pemerintah daerah untuk mengelola pajak seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena perkembangannya Indonesia banyak pajak dialihkan ke daerah dan pajak ke daerah itu misalnya BPHTB, PBB, di daerah banyak yang belum memiliki sumber daya manusia untuk kelola pajak. Kita ada pembicaraan kemungkinan pemda agar pegawai di kemenkeu bisa pindah ke daerah," ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pensiun dini bagi PNS yang ditawarkan pemerintah akan diberikan berdasarkan standar performa kerja.

Menurut dia, apabila PNS tersebut telah diberikan pelatihan namun tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun itu.

"Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu. Bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga tidak bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik," ujarnya.

Anny mengatakan jumlah PNS yang hingga ini mencapai 4,7 juta orang dapat membebani anggaran negara yang sebaiknya dapat dialihkan untuk pembenahan dan pembangunan sarana infrastruktur.

"Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan lain-lain. Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur," kata dia

Referensi : Dari berbagai sumber

PNS TIDAK PRODUKTIF AKAN DI PENSIUNKAN

Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) serta honorer bisa jadi bakal dihentikan meski hanya sementara. Setidaknya penghentian itu diusulkan selama 6 bulan. Ini dalam rangka penghematan anggaran negara.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS termasuk juga tenaga honorernya dihentikan sementara.

Dikatakannya, timnya selama ini masih menemukan ada beberapa instansi dan daerah yang dalam melakukan perekrutan dijadikan tempat untuk ajang “jual-beli”. “Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya dikarenakan si oknum ingin mendapat penggantian untuk kepentingan parpol,” ujar mantan Wakil Ketua KPK ini usai menemui Wapres, Senin (27/6).

Erry sendiri menyampaikan laporan hasil penelitian mengenai kondisi reformasi birokrasi yang dilakukan timnya. Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan.

Erry sangat mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang mengusulkan agar PNS yang dinilai tidak efisien diberi pesangon untuk pensiun dini.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan dilakukan moratorium penerimaan PNS. Alasannya, seleksi PNS tak efektif dan kerap salah sasaran. "Perlu moratorium penerimaan PNS, penataan ulang penempatan PNS sesuai dg kebutuhan dn kualifikasinya. Kalau tidak akan membahayakan APBN ke depan," ujar Marzuki Alie. Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Marzuki menuturkan, penerimaan PNS kerap bermasalah. Hasil seleksi yang tidak maksimal ini membuat negara terus dibebani anggaran menggaji PNS.

Selasa (21/6) malam, Menkeu mengatakan jumlah PNS yang kian mengkhawatirkan itu terkait akan adanya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur tunjangan hari tua bagi PNS. “Jadi, kita rasakan (reformasi birokrasi) sejalan dengan UU BPJS yang ada dalam tahap finalisasi, yakni kita harus memberikan tunjangan hari tua, pensiun, dan sebagainya,” ujarnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo membenarkan anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp 54,3 triliun, kemudian membengkak menjadi Rp l62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kenaikan drastis juga terjadi pada 2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp 180,6 triliun (RAPBN) atau Rp 180,8 triliun (APBN). “APBN 2011 disebut sebesar Rp l.200 triliun, belanja pegawai porsinya 10%,” ujar Herry.

Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu menyarankan sebaliknya. “Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah sebaiknya memensiunkan dini PNS yang tidak produktif,” ujarnya.

Permintaan moratorium perekrutan CPNS di daerah juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penyetopan sementara penerimaan PNS baru itu dinilai penting untuk mengurangi beban belanja daerah, sembari merancang ulang reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Sedikit berbeda, anggota komisi dari Fraksi PKS Andi Rahmat menilai apa yang dilontarkan menkeu sekarang ini bukanlah hal baru, namun mengaku mendukung usulan menkeu. Menurut dia, jumlah PNS saat ini sudah cukup besar, mencapai 4,7 juta pegawai, membuat Indonesia menjadi negara birokrasi yang boros. “Indonesia ini seperti Cina dan India dengan birokrasi yang besar,” katanya.

Perlu diketahui, Kemenkeu sendiri sudah memulai kebijakan zero growth jumlah pegawai. Selain membatasi rekrutmen baru, menkeu juga menawarkan pegawai yang memasuki usia 50-55 tahun mengajukan pensiun dini. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada mereka.

Cara Perampingan PNS versi Tim Independen

1.    Pensiun dini

2.    Pelatihan ulang (re-training) di lingkungan kementerian yang berdekatan

3.    Pelatihan ulang ini menghasilkan tenaga terampil yang bisa jadi dibutuhkan kementerian lain atau pemerintah daerah

4.    Menempatkan pegawai-pegawai yang tidak cakap dan tak berkualitas di posisi tanpa jabatan

5.    Moratorium penerimaan PNS paling lambat enam bulan ke depan

Jumlah Penduduk dan Rasio Jumlah PNS

Jumlah PNS : 4,3 juta.

Jumlah Penduduk : 224 juta jiwa

Rasio: 1,94 persen

Rasio PNS Negara Tetangga

1.    Malaysia 2,2 persen dari jumlah penduduknya

2.    Vietnam 2,9 persen

3.    Filipina 1,9 persen

4.    China 2,7 persen

5.    Korsel 2 persen

Ref : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB)

Anggaran PNS

·         Anggaran PNS 2005: Rp 54,3 triliun

·         Membengkak jadi Rp l62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010.

·         Tahun2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp 180,6 triliun (RAPBN) atau Rp 180,8 triliun (APBN) atau 10 persen dari APBN 2011 yang jumlahnya mencapai Rp l.200 triliun.

 Dari berbagai sumber

OBAT JADI PERSIDEN

 Di sebuah ruangan kelas terjadi dialog seru antara dosen dan para mahasiswanya:

 
Dosen: “bangsa ini sedang sakit!” 

Mahasiswa: “sakit apa pak?”

Dosen: “sakit hati.”

Mahasiswa: “kenapa sakit hati pak?”

Dosen: “Karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah akut.”

Mahasiswa: “Lalu, menurut bapak, obatnya apa?”

Dosen: “Kalau saya tahu obatnya, pasti 2014 nanti saya calonkan diri jadi presiden.”

sumber : kompasiana.com