MORATORIUM UNTUK PENINGKATAN KINERJA PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan usulan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) dimaksudkan agar kinerja dan produktivitas kerja PNS dapat lebih meningkat.

"Ini bukan semata penekanan biaya pegawai, tapi lebih penekanan pada peningkatan produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan apabila usulan disetujui maka pensiun dini secara sukarela tersebut dapat dimulai dari para PNS lingkungan Kementerian Keuangan.

"Kajian kita adalah lebih kepada pegawai di lingkungan Kemenkeu, pegawainya itu dimungkinkan untuk menawarkan pensiun dini sukarela," ujarnya.

Ia mengatakan usulan ini bukan memaksa PNS untuk segera mengambil jatah pensiunnya karena apabila tenaga PNS tersebut masih dibutuhkan, pemerintah masih berhak meminta perpanjangan masa bakti bagi PNS itu.

"Tentu opsinya ada di pemerintah, kalau pegawai ingin ikut program pensiun sukarela, tapi ternyata masih dibutuhkan, tentu kita akan tetap menahan. Kalau kita tidak keberatan, kita dukung program pensiun sukarela," kata Menkeu.

Menkeu menawarkan opsi lain bagi para PNS yang secara sukarela mengambil pensiun dini untuk mengabdi ke daerah dan membantu pemerintah daerah untuk mengelola pajak seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena perkembangannya Indonesia banyak pajak dialihkan ke daerah dan pajak ke daerah itu misalnya BPHTB, PBB, di daerah banyak yang belum memiliki sumber daya manusia untuk kelola pajak. Kita ada pembicaraan kemungkinan pemda agar pegawai di kemenkeu bisa pindah ke daerah," ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pensiun dini bagi PNS yang ditawarkan pemerintah akan diberikan berdasarkan standar performa kerja.

Menurut dia, apabila PNS tersebut telah diberikan pelatihan namun tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun itu.

"Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu. Bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga tidak bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik," ujarnya.

Anny mengatakan jumlah PNS yang hingga ini mencapai 4,7 juta orang dapat membebani anggaran negara yang sebaiknya dapat dialihkan untuk pembenahan dan pembangunan sarana infrastruktur.

"Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan lain-lain. Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur," kata dia

Referensi : Dari berbagai sumber

PNS TIDAK PRODUKTIF AKAN DI PENSIUNKAN

Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) serta honorer bisa jadi bakal dihentikan meski hanya sementara. Setidaknya penghentian itu diusulkan selama 6 bulan. Ini dalam rangka penghematan anggaran negara.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS termasuk juga tenaga honorernya dihentikan sementara.

Dikatakannya, timnya selama ini masih menemukan ada beberapa instansi dan daerah yang dalam melakukan perekrutan dijadikan tempat untuk ajang “jual-beli”. “Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya dikarenakan si oknum ingin mendapat penggantian untuk kepentingan parpol,” ujar mantan Wakil Ketua KPK ini usai menemui Wapres, Senin (27/6).

Erry sendiri menyampaikan laporan hasil penelitian mengenai kondisi reformasi birokrasi yang dilakukan timnya. Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan.

Erry sangat mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang mengusulkan agar PNS yang dinilai tidak efisien diberi pesangon untuk pensiun dini.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan dilakukan moratorium penerimaan PNS. Alasannya, seleksi PNS tak efektif dan kerap salah sasaran. "Perlu moratorium penerimaan PNS, penataan ulang penempatan PNS sesuai dg kebutuhan dn kualifikasinya. Kalau tidak akan membahayakan APBN ke depan," ujar Marzuki Alie. Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Marzuki menuturkan, penerimaan PNS kerap bermasalah. Hasil seleksi yang tidak maksimal ini membuat negara terus dibebani anggaran menggaji PNS.

Selasa (21/6) malam, Menkeu mengatakan jumlah PNS yang kian mengkhawatirkan itu terkait akan adanya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur tunjangan hari tua bagi PNS. “Jadi, kita rasakan (reformasi birokrasi) sejalan dengan UU BPJS yang ada dalam tahap finalisasi, yakni kita harus memberikan tunjangan hari tua, pensiun, dan sebagainya,” ujarnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo membenarkan anggaran untuk PNS setiap tahun meningkat. Pada 2005, anggaran PNS Rp 54,3 triliun, kemudian membengkak menjadi Rp l62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010. Kenaikan drastis juga terjadi pada 2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp 180,6 triliun (RAPBN) atau Rp 180,8 triliun (APBN). “APBN 2011 disebut sebesar Rp l.200 triliun, belanja pegawai porsinya 10%,” ujar Herry.

Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu menyarankan sebaliknya. “Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah sebaiknya memensiunkan dini PNS yang tidak produktif,” ujarnya.

Permintaan moratorium perekrutan CPNS di daerah juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penyetopan sementara penerimaan PNS baru itu dinilai penting untuk mengurangi beban belanja daerah, sembari merancang ulang reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Sedikit berbeda, anggota komisi dari Fraksi PKS Andi Rahmat menilai apa yang dilontarkan menkeu sekarang ini bukanlah hal baru, namun mengaku mendukung usulan menkeu. Menurut dia, jumlah PNS saat ini sudah cukup besar, mencapai 4,7 juta pegawai, membuat Indonesia menjadi negara birokrasi yang boros. “Indonesia ini seperti Cina dan India dengan birokrasi yang besar,” katanya.

Perlu diketahui, Kemenkeu sendiri sudah memulai kebijakan zero growth jumlah pegawai. Selain membatasi rekrutmen baru, menkeu juga menawarkan pegawai yang memasuki usia 50-55 tahun mengajukan pensiun dini. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada mereka.

Cara Perampingan PNS versi Tim Independen

1.    Pensiun dini

2.    Pelatihan ulang (re-training) di lingkungan kementerian yang berdekatan

3.    Pelatihan ulang ini menghasilkan tenaga terampil yang bisa jadi dibutuhkan kementerian lain atau pemerintah daerah

4.    Menempatkan pegawai-pegawai yang tidak cakap dan tak berkualitas di posisi tanpa jabatan

5.    Moratorium penerimaan PNS paling lambat enam bulan ke depan

Jumlah Penduduk dan Rasio Jumlah PNS

Jumlah PNS : 4,3 juta.

Jumlah Penduduk : 224 juta jiwa

Rasio: 1,94 persen

Rasio PNS Negara Tetangga

1.    Malaysia 2,2 persen dari jumlah penduduknya

2.    Vietnam 2,9 persen

3.    Filipina 1,9 persen

4.    China 2,7 persen

5.    Korsel 2 persen

Ref : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB)

Anggaran PNS

·         Anggaran PNS 2005: Rp 54,3 triliun

·         Membengkak jadi Rp l62,7 triliun (APBNP) atau 147,9 triliun (realisasi) pada 2010.

·         Tahun2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp 180,6 triliun (RAPBN) atau Rp 180,8 triliun (APBN) atau 10 persen dari APBN 2011 yang jumlahnya mencapai Rp l.200 triliun.

 Dari berbagai sumber

OBAT JADI PERSIDEN

 Di sebuah ruangan kelas terjadi dialog seru antara dosen dan para mahasiswanya:

 
Dosen: “bangsa ini sedang sakit!” 

Mahasiswa: “sakit apa pak?”

Dosen: “sakit hati.”

Mahasiswa: “kenapa sakit hati pak?”

Dosen: “Karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah akut.”

Mahasiswa: “Lalu, menurut bapak, obatnya apa?”

Dosen: “Kalau saya tahu obatnya, pasti 2014 nanti saya calonkan diri jadi presiden.”

sumber : kompasiana.com

KISAH PETUGAS PEMENGGAL KEPALA (QISAS) DI SAUDI

Qisas merupakan salah-satu bentuk hukuman dalam Islam, yang berarti pelaku kejahatan dibalas setimpal seperti perbuatannya. Kalau dia membunuh, maka hukumannya dibunuh; bila dia memotong anggota tubuh korbannya, maka anggota tubuh si penjahat juga dipotong.

Qisas inilah yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat, yaitu Ruyati binti Satubi, yang pada Sabtu (18/6) lalu dipenggal kepalanya karena terbukti telah membunuh majikan perempuannya. Qisas sudah banyak diketahui umum, namun bagaimana kehidupan orang yang menjalankan eksekusi qisas, baru sedikit yang terungkap. Salah satu yang pernah terungkap adalah kisah dari Muhammad Saad al-Beshi.

Di Arab Saudi, nama Beshi cukup terkenal. Maklum saja, pria yang kini berusia sekitar 50 tahun ini merupakan seorang eksekutor andal yang dipekerjakan secara khusus oleh pemerintah Arab Saudi.

Beshi, yang direkrut jadi eksekutor sejak 1998, mengaku bangga dengan pekerjaannya itu. Bukan hal yang menakutkan baginya meski harus menjalankan perintah memenggal kepala para terpidana mati, tak terkecuali wanita.

“Saya memang menentang kekerasan terhadap perempuan. Namun, jika semua perintah (pemenggalan) datangnya dari Tuhan, saya harus melaksanakannya. Saya bangga bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan,” ujar Beshi seperti dikutip harian Arab News.

Berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi, hukuman mati pantas diberlakukan untuk seorang pembunuh, pemerkosa, penyelundup narkoba, perampokan bersenjata dan pengguna narkoba.

Selain diminta memenggal kepala tahanan, tak jarang Beshi juga diminta menembak mati tahanan perempuan. “Semua tergantung permintaan. Kadang mereka menyuruh saya menggunakan pedang, kadang pula dengan senjata api. Namun, seringkali saya memakai pedang,” ujarnya.

Ketika diwawancarai, Beshi bekerja sebagai eksekutor di penjara Taif. Di antara tugasnya di sana, ia harus memborgol dan menutup mata tahanan yang menghadapi hukuman mati. Pernah, dalam sehari ia memenggal 10 kepala terpidana mati.

Betapapun kuat mental Beshi, toh ia mengakui bahwa ketika pertama kali menjadi eksekutor di Jeddah, ia sangat gugup. Pasalnya, banyak orang yang menyaksikan eksekusi itu. Namun, kini Beshi telah mampu mengatasi “demam panggung”-nya.

“Tahanan saat itu diikat dan ditutup matanya. Dengan sekali tebas pakai pedang, saya memisahkan kepalanya, yang jatuh menggelundung beberapa meter jauhnya,” kenang Beshi tentang pemenggalan pertama yang dilakukannya.

Kala itu, banyak saksi yang muntah usai menyaksikan pemenggalan tersebut. Beshi mengaku tidak tahu mengapa mereka ikut menyaksikan “penjagalan” kalau tak tahan.

Meski menjadi penjagal kelas wahid di negaranya, Beshi menyebut tak ada orang yang takut dengan dirinya. “Saya tetap memiliki banyak saudara dan teman, terutama di masjid. Saya juga memiliki kehidupan normal seperti kebanyakan orang. Tidak ada masalah dengan kehidupan sosial saya,” tegasnya.

Pedang yang digunakannya merupakan hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Tak lupa ia selalu mengasah mata pedangnya agar tetap tajam. Bahkan anak-anaknya selalu membantunya membersihkannya.

“Banyak orang terkesan dengan ketajaman pedang ini, yang bisa memisahkan kepala dari badan,” ujar Beshi blak-blakan.

Beshi tak mau mengungkap berapa ia dibayar pemerintah sebagai eksekutor karena hal itu merupakan kesepakatan yang harus dirahasiakan. Namun, ia menekankan bahwa gaji tidaklah penting. “Saya sudah sangat bangga bisa menjalankan perintah Tuhan,” tandasnya.

Meskipun begitu, Beshi menyebut harga sebuah pedangnya sekitar 20.000 Riyal (sekitar Rp 56 juta).

Sebelum melaksanakan tugasnya, Beshi selalu menemui keluarga korban kejahatan, dan meminta agar mereka memaafkan si terpidana. Dan ketika berada di tempat eksekusi, satu-satunya pembicaraan Beshi dengan terpidana hanyalah permintaan Beshi agar si terpidana terus membaca kalimat syahadat sampai detik-detik terakhir sebelum dipenggal.

“Ketika masuk ke dalam ruang eksekusi, ketabahan para tahanan seolah menjadi runtuh. Lalu saya membaca perintah eksekusi dan begitu ada tanda, saya menebas kepala terpidana,” imbuhnya.

Sebagai senior di bidang “penjagalan”, Beshi juga diminta untuk menyiapkan penerusnya. Ia kini tengah melatih anak laki-lakinya Musaed untuk menjadi seorang eksekutor andal.

“Saya berhasil melatih anak saya sebagai seorang eksekutor. Ia menerimanya, dan bahkan sudah terpilih untuk menggantikan saya suatu saat,” ujar Beshi bangga.

Biasanya latihan yang dijalankannya adalah bagaimana cara memegang pedang dan tempat di mana mengayunkan mata pedang ke sasaran. Tak jarang ia juga harus melakukan amputasi tangan atau kaki terpidana yang terbukti mencuri.

“Saya biasa menggunakan pisau khusus yang sangat tajam untuk amputasi itu, bukan pedang. Ketika mengiris, saya memulainya dari tulang sendi agar mudah,” katanya.

Kendati tugasnya bisa dianggap “menyeramkan”, toh Beshi memiliki kehidupan yang normal. Ayah dari tujuh anak ini mengaku sebagai sosok pria rumahan dan penyayang. Ketika ditunjuk oleh pemerintah Saudi sebagai eksekutor, Beshi sudah menikah.

Beruntung sang istri tidak mempermasalahkan pilihan profesinya. “Ia hanya menyuruh saya untuk selalu berhati-hati sebelum melibatkan diri,” katanya.

Meski demikian, Beshi bersyukur, istrinya tidak takut dengan dirinya. “Keluarga saya penuh kasih sayang dan cinta. Mereka tidak takut meski saya baru pulang dari eksekusi. Bahkan mereka membantu saya membersihkan pedang,” tuturnya.(surya)

 

Sumber : Tribunjambi